Dilaporkan ke DKPP Soal Pencalonan Gibran, Yusril Sebut KPU Tak Langgar Etik

Yusril menilai, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja. Ia mengatakan bahwa di atas PKPU masih ada Peraturan Presiden (PP), Undang-Undang (UU) dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“KPU memproses pencalonan Gibran, bukanlah suatu pembiaran yang merupakan tindakan pasif, tetapi merupakan suatu tindakan aktif,” ujarnya.

Yusril pun mengungkapkan, para komisioner KPU bertindak atas dasar atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2024 yang telah mengubah ketentuan Pasal 117 UU Pemilu.

“Usia capres dan cawapres telah dimaknai oleh MK boleh berusia dibawah 40 tahun jika calon tersebut pernah dan/atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada,” ungkapnya.

“Putusan MK itu berdasarkan Pasan 24C UUD 45 yang menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final dan berlaku serta merta sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum,” jelas Yusril.

Ia menilai, dengan adanya Putusan MK tersebut maka norma Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berubah sejak tanggal itu tanpa harus menunggu Presiden dan DPR mengubah UU Pemilu.

“KPU memang belum dapat mengubah peraturannya sendiri karena terbentur dengan jadwal tahapan Pemilu yang harus dipatuhi,” ucap Yusril.

Selain itu, perubahan PKPU memerlukan konsultasi dengan DPR, sementara ketika itu DPR sedang reses. Dalam situasi seperti itu, Yusril mengatakan, KPU tidak punya pilihan kecuali melaksanakan Putusan MK dan mengabaikan PKPU yang dibuatnya sendiri.

“Putusan MK mempunyai kedudukan yang setara dengan UU, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari PKPU,” ujar Yusril.

Quoted From Many Source

Baca Juga  Razia THM di Bandung, Polisi Amankan 3 Orang Positif Narkoba dan Sita Ratusan Miras Ilegal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *